Sebanyak 900 personel TNI dikirim ke Papua untuk menggantikan pasukan yang sebelumnya ditugaskan dalam operasi pencarian pilot Susi Air Philip Mehrtens yang hingga sekarang masih ditawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Ratusan personel ini telah tiba di Papua dan segera disebar ke beberapa wilayah di Papua Pegunungan. Pergantian pasukan tersebut ditandai dengan upacara penerimaan di Lapangan Pancasila, Rindam XVII/Cenderawasih, Sabtu (15/4/2023) lalu.
Perlu digarisbawahi, kita dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air tidak menambah pasukan, tapi mengganti pasukan. Mereka (pasukan) nanti melakukan kegiatan teritorial maupun kegiatan taktis tempur lainnya,” kata Dankolakops TNI Operasi Pencarian Pilot Susi Air Brigjen TNI J.O. Sembiring kepada wartawan dilansir Senin (17/4/2023).
Lebih lanjut, J.O. Sembiring mengatakan 900 personel TNI juga ditugaskan melakukan pencegahan terhadap upaya-upaya yang dilakukan KKB menghambat pencarian pilot susi air tersebut.
”Secara pasti, mereka nanti ditempatkan di Lanny Jaya, Yalimo Mamteng, dan Mamberamo Raya,” jelasnya.
Sementara itu, Komnas HAM Perwakilan Papua mengaku saat ini KKB meminta pihak TNI untuk berdiplomasi. Mereka menjamin keselamatan pilot Susi Air yang ditawan dan bersedia membebaskannya, asalkan TNI-Polri bersedia menarik pasukannya dari Papua.
Saat ini justru beredar sebuah video yang di dalamnya berisi permintaan Sebby Sambom, Jubir TPNPB-OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka), kepada saya bersama tim Komnas HAM Papua untuk melakukan pemantauan kondisi HAM di daerah Nduga. Juga meminta penarikan pasukan TNI dan Polri,” kata Frits B. Ramandey ketua Komnas HAM Papua.
”Mengingat ada ancaman serius terhadap hak hidup sandera dan dampak lainnya yang mengganggu hak atas rasa aman warga,” ungkapnya menambahkan.
Frits juga meminta Kapolda Papua agar memberikan perhatian serius dalam upaya penegakan hukum untuk kasus kerusuhan di Wamena dan Dogiyai. Dalam pertemuan tersebut, kata Frits, Kapolda Papua M. Irjen Pol Mathius D. Fakhiri menyampaikan bahwa upaya penegakan hukum terus dilakukan hingga saat ini.
”Pihak kepolisian bersama TNI mengedepankan upaya negosiasi sesuai arahan presiden. Juga melalui upaya penindakan yang terukur. Kapolda Papua mempersilakan Komnas HAM melakukan upaya komunikasi dan negosiasi untuk pembebasan pilot sesuai prinsip-prinsip dan standar HAM,” kata Frits menirukan ucapan Kapolda.
Sementara itu, Pangdam mempersilakan semua pihak, baik tokoh gereja, tokoh masyarakat, maupun tim Komnas HAM, agar ikut membantu melakukan berbagai upaya negosiasi.